PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
NAMA : ADE
DAMAYANTI
NPM :
10213129
KELAS : 2EA33
DOSEN : SRI
WALUYO
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS GUNADARMA
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan tugas PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN ini tepat pada waktunya.Tugas PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ini
disusun sebagai salah satu tugas perorangan pada Program Studi Universitas
Gunadarma di Bekasi.
Dalam
menyusun tugas ini, saya banyak
menerima bantuan baik berupa nasehat, dan petunjuk dari berbagai pihak.Dalam
kesempatan ini, saya ingin menyampaikan
terima kasih kepada Bpk. Sri Waluyo selaku Dosen dan semua pihak yang
sudah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini.
Akhir
kata, saya mengucapkan terima kasih dan menyadari masih banyak kekurangan dari
apa yang saya kerjakan, untuk itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang
bersifat membangun agar kedepannya menjadi lebih bagus dan sempurna.
PENULIS
(
ADE DAMAYANTI )
BAB
I
PENDAHULUAN
Kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla
dianggap semakin jauh dari sikap prorakyat. Pemerintah justru mencabut subsidi
untuk rakyat, tetapi di saat yang sama menambah fasilitas bagi pejabat.
"Pemerintahan Jokowi-JK seperti sedang
berniat memprovokasi rakyat untuk menjatuhkannya melalui kebijakan-kebijakan
yang tidak prorakyat," ujar Direktur Center for Budgeting Analysis, Uchok
Sky Khadafi, di Jakarta, Jumat (3/4/2015).
Uchok mengatakan kebijakan itu yakni kenaikan
harga bahan bakar minyak, listrik, gas, dan kereta api yang membebani rakyat.
Pada saat bersamaan, Pemerintah justru menambah fasilitas uang buka bagi para
pejabat untuk membeli kendaraan pribadi.
Pejabat negara yang dimaksud seperti dalam pasal
1 Perpres No. 68/2010, yaitu anggota DPR, DPD, hakim Mahkamah Agung, hakim
Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi
Yudisial.
"Adalah sangat tidak tepat jika Jokowi
mengalokasikan subsidi yang tadinya dinikmati oleh rakyat kepada para pejabat
yang sudah banyak menikmati kemewahan," kata dia.
Anggaran untuk fasilitas uang muka pembelian
kendaraan pribadi itu tertuang dalam peraturan presiden No. 39/2015. Setiap
pejabat negara akan mendapat subsidi sebesar Rp 210 juta.
Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya di mana
negara memberikan bantuan untuk pembayaran beban bunga.
Berdasarkan perpres No. 68/2010, subsidi beban
bunga tersebut mencapai Rp 116 juta. Sebelumnya, berdasarkan perpres No.
92/2006 fasilitas itu hanya Rp 70 juta.
Artinya pertumbuhan kenaikan uang muka untuk
membeli mobil pejabat dari 2006-2010 sebesar Rp 46,6 juta per orang. Sedangkan
pertumbuhan dari tahun 2010-2015 kenaikannya sampai Rp 94,2 juta.
"Pejabat negara pada zamannya presiden
Jokowi enak dan dimanjakan sekali karena dapat bantuan berupa fasilitas uang
muka alias DP Mobil," kata dia. Kenaikan harga BBM, kata dia, kemungkinan
hanya untuk membeli mobil pejabat. Kalau ada seratus pejabat mendapat fasilitas
uang muka, minimal negara harus mengeluarkan sebesar Rp 21 miliar.
Meski dikabarkan banyak melakukan blusukan,
menurut Uchok, jelas sekali Jokowi tidak memetik pelajaran apapun dari
blusukan.
Jika dia memang betul-betul memahami rakyatnya
tentunya bukan langkah seperti ini yang dia lakukan. Jokowi dinilai hanya
menikmati pencitraan lewat blusukan. "Dia jelas tidak paham sama sekali
bahwa beban hidup rakyat makin susah saat ini.Jokowi jelas sama sekali tidak
punya empati,” kata dia. (Amaliya/A-147)
BAB II
PEMBAHASAN
Pro kontra kebijakan
Banyak mempertanyakan Jokowi yang dianggap
kurang tegas dan terlalu dipengaruhi oleh partai politiknya.
"Kebijakan yang paling kontroversial adalah
pengangkatan Jaksa Agung, Wantimpres, dan pemilihan Kapolri, serta penunjukan
Puan sebagai menko. Entahlah, terkadang saya merasa presiden dan wapres yang
sebenarnya adalah Megawati-Paloh. Pada saatnya nanti, rakyat harus menyadarkan
Jokowi," kata Ahmad Satria Budiman. "Beliau adalah presiden rakyat,
bukan petugas partai."
Adapun, langkah Jokowi-JK yang dianggap sudah
tepat adalah kebijakan mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal
asing yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Suzane Cullen mengatakan, "Saya kira program
Presiden Jokowi untuk menjadikan maritim Indonesia jaya mendapat peluang yang
sangat besar. Kebijakan kedua yang sangat baik adalah pencabutan subsidi bahan
bakar minyak untuk dialihkan ke sektor produktif."
Lainnya, ada juga yang memuji keputusan Jokowi
untuk tetap mengeksekusi mati terpidana narkoba dan penghapusan KTKLN bagi
tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
MEMBEDAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Jawa Barat,
mengadakan kajian dan diskusi di sekretariat KAMMI Jabar di kawasan Sukajadi,
Bandung, Rabu (18/3). Kajian yang dikemas dengan nama “Si Ngobdur
(Ngobrol-ngobrol jeung dulur)” ini membahas tema Membedah Kebijakan Ekonomi
Jokowi – JK.
“Permasalahan ekonomi Indonesia didasarkan pada
fundamental ekonomi Indonesia yang tidak jelas”, ujar Ketua Komisi II DPRD
Provinsi Jabar, Ridho Budiman yang menjadi narasumber dalam acara Si Ngobdur (18/3).
Hal ini dilihat dari seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur
fundamental tesebut yaitu Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Balance
of Payment dan Employment.
Mari kita telisik pertama, pemerintahan Presiden
Jokowi yang menargetkan pertumbuhan PDB hingga mencapai level 7 persen, namun
menurut Lead Economist of World Bank, Ndiame Diop, dilansir dalam riaugreen.com
(18/3/2015) mengatakan, reformasi pemerintahan Jokowi masih jauh dari
kenyataan. Bahkan butuh kerja dan upaya yang sangat keras bagi Indonesia
untuk bisa tumbuh hingga level 5,5 persen tahun ini. Menurutnya, perkiraan
pertumbuhan PDB tahun 2015 hanya akan mencapai 5,2 persen dan meningkat tipis
menjadi 5,5 persen pada 2016, tak berubah dari proyeksi akhir tahun lalu.
Kedua, jika fundamental ekonomi Indonesia baik, tidak mungkin rupiah terpuruk
terhadap dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah
sebenarnya bisa dihindari apabila fundamental ekonomi Indonesia kuat.
Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini
semakin terpuruk, dan sempat diperdagangkan pada kisaran Rp 13.000 per dolar
AS.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar tersebut juga
menambahkan beberapa penyebab lemahnya perekonomian yaitu terkait dengan
kebijakan untuk memperkuat daya saing yang masih kurang, diantaranya daya saing
SDM dan daya saing produk-produk nasional. Padahal pasar bebas ASEAN akan mulai
berlaku tahun ini. Jika ingin tetap bisa bersaing, Indonesia harus berbenah.
Sebab, daya saing beberapa sektor industri utama kita masih kalah dibandingkan
negara-negara ASEAN lainnya. sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam
Global Competitiveness Report 2014-2015, Tahun ini, indeks daya
saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia masih berada
di peringkat 34 dari 144 negara, Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia
ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di
peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan, jelas
yang disampaikan oleh narasumber bahwa memang masalah mendasar adalah
fundamental ekonomi pemerintahan Jokowi-JK yang tidak jelas. Persoalan di atas
yang salah satunya terkait dengan pelemahan rupiah bisa disiasati dengan faktor
internal yakni fundamental ekonomi yang kuat seperti
bagaimana pemerintah mengatur perekonomian ini dengan kebijakan secara efektif,
di antaranya pemerintah sebagai pemangku kebijakan, serta bagaimana
kerjasamanya dengan BI sebagai otoritas moneter. Selain itu, memang penting
untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor agar current
account defisit bisa dikurangi, tapi juga mestinya dalam jangka pendek ini
menjaga stabilitas sistem keuangan itu perlu menjadi prioritas karena akan sulit
bagi suatu perekonomian untuk tumbuh berkembang jika stabilitas sistem keuangan
terganggu.
“Bisa bubar Indonesia ini jika tidak ada
ketegasan tanggung jawab negara dalam melindungi sistem ini”, ujar Ridho
Budiman dalam diskus sore itu. Perlu ada sebuah program perbaikan ekonomi yang
berpijak pada prinsip-prinsip yang jelas dan kuat. Dikuatkan oleh Al-Ghazali
(2010: 253) bahwa, sangat diperlukan kebangkitan strategi-strategi ekonomi yang
serius, berani, dan berpijak pada realitas, mewujudkan keseimbangan antara
ekspor dan impor, dan memperhitungkan dengan jeli antara fase perkembangan
sosial dan perekonomian dengan peluang-peluang yang bisa diraih masyarakat demi
sebuah perubahan yang diharapkan dan perealisasian perdamaian sosial dan
kemakmuran ekonomi serta stabilitas politik.
Dengan itu, KAMMI sebagai gerakan mahasiswa dalam
menanggapi kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang masih banyak ketimpangan,
diantaranya dengan tetap menjadi kontrol sosial dan harus siap memunculkan
pakar-pakar ekonomi dengan membuat eskalasi gerakan terhadap kebijakan ekonomi
Jokowi-JK yang harus dikritisi dengan rangkaian penyikapan-penyikapan
berikutnya. Permasalahan ini adalah permasalahan bangsa. Jangan sampai kita
mendiamkan kekuasaan asing merenggut kebebasan negeri-negeri Islam. Karena
“terbebasnya negeri Islam dari semua kekuasaan asing adalah hak asasi bagi
setiap manusia, tidak ada yang memungkirinya kecuali orang durjana yang lalim
atau diktator yang otoriter.” (Risalah Bainal Amsi wal Yaum
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar